Wacana Kepindahan Ibu Kota NKRI, Apakah Pusat Ekonomi Ikut Pindah?

Dalam satu bulan terakhir,  pembahasan  tentang perpindahan ibu kota mulai terangkat kembali di kalangan masyarakat. Tak sekedar isu, pemerintah pun sepertinya serius mengenai hal ini. Terbukti dari ditunjuknya Bappenas khusus untuk mengkaji dan mempelajari perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya.

Terkait rencana perpindahan ibu kota negara ini tentu menimbulkan respons yang beragam dari berbagai pihak. Beberapa setuju jika dipindahkan, dengan alasan Jakarta yang terlalu padat dinilai tak layak lagi menjadi ibu kota dengan segala permasalahan keamanan, keberagaman, dan lingkungan didalamnya. Bagi yang tidak setuju beranggapan bahwa perpindahan ibu kota hanya akan menambah masalah baru di tempat lain dan memakan biaya juga waktu yang tidak sedikit. Lantas jika ibu kota pindah dari Jakarta, bagaimana dengan ‘kerajaan’ bisnis dan ekonomi yang segalanya terpusat di Jakarta? Apakah Palangkaraya akan menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi baru bagi Indonesia?

Latar Belakang dan Pengkajian Perpindahan Ibu Kota

Wacana perpindahan ibu kota Jakarta ke Palangkaraya disebut – sebut telah muncul sejak era orde lama masa kepemimpinan Presiden Soekarno. “Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,” ujar Bung Karno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan Palangkaraya pada 17 Juli 1957, dikutip dari buku Soekarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya. Beberapa pertimbangan Soekarno menjadikan Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan, tidak lepas dari fakta bahwa Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dan berada di tengah-tengah gugus Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu menghilangkan sentralistik di Jawa menjadi alasan lain. Setelah turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan, gagasan itu pun lenyap dan Jawa khususnya Jakarta tetap menjadi sentral pemerintahan maupun ekonomi. Rencana perpindahan pun setelah itu hanya sebagai isu – isu atau kajian strategi belaka.

Namun, dalam satu bulan terakhir isu ini muncul kembali. Hal ini tidak lepas dari ditunjuknya Bappenas untuk mengkaji dan mempelajari terkait perpindahan ibu kota ke Palangkaraya. Dilansir dari Republika, Staf Khusus Presiden Johan Budi mengatakan, wacana pemindahan ibu kota muncul beberapa waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya.

“Wacana ini muncul ketika presiden beberapa waktu lalu, bukan tahun ini ya, tahun kemarin, berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu muncul di sana ada keinginan masyarakat disana yang mengacu pada statement yang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno, untuk dijadikannya ibu kota negara di Palangkaraya,” ujar Johan.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melalui merdeka.com mengaku telah mulai mengkaji wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengkajian pemindahan ibu kota negara merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo. Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota negara dilakukan atas perlunya perataan perekonomian antara Pulau Jawa dengan pulau lain.

“Beban Jakarta dan Pulau Jawa itu sudah terlalu berat,” ujar Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4). Selain Palangkaraya, mantan menteri keuangan ini menyebutkan ada opsi kota lain yang menjadi wacana didaulat sebagai ibu kota negara. Bambang memprediksi hasil kajian akan selesai pada tahun 2019, namun di tahun tersebut hanya akan ditetapkan bahwa Palangkaraya menjadi ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara dipastikan akan memakan waktu yang lama.Terkait dana, pihaknya mengaku mengkaji perpindahan dengan menggunakan skema yang tidak memberatkan APBN.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Arifin Rudiyanto mengungkapkan pihaknya tidak mempunyai kajian teknis sebelumnya dan Presiden Jokowi baru menginstruksikan beberapa waktu lalu.

“Yang akan dilakukan adalah kita mengkaji syarat – syarat untuk menjadi ibu kota itu apa saja, secara lingkungan dan geografi harus bagaimana. Secara sosial politik seperti apa.” Untuk itu, Arifin menegaskan Bappenas akan melihat pengalaman di negara lain, misalnya Brazil yang membangun ibu kota baru namanya Brasilia, dan Kazakhstan dengan kota barunya bernama Astana. Dalam hal ini, Bappenas akan mempelajari bagaimana memindahkan ibu kota, termasuk variabel untuk memilih kota yang paling cocok untuk Indonesia sebagai negara kepulauan.Arifin mengatakan presiden hanya meminta agar Bappenas dapat menyelesaikan secepatnya. Oleh karena itu, Bappenas berharap bisa memenuhi permintaan presiden. Setelah Bappenas selesai dengan rencana kerja pemerintah untuk tahun depan, dia berharap pihaknya bisa fokus melakukan kajian ini.

Palangkaraya, Sang Calon Ibu Kota Baru

Namanya menjadi calon terkuat sebagai ibu kota baru negara ini. Namun tak semua orang mengenal dengan baik Palangkaraya dan mengetahui alasan kenapa kota ini menjadi kandididat terkuat menjadi ibu kota menggantikan Jakarta.

Kota Palangka Raya atau Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah 2.400 km² dan menurut sensus penduduk tahun 2010, kota ini berpenduduk sebanyak 220.962 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 92.067 jiwa tiap km². Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta Hutan Lindung Tangkiling. Palangkaraya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta.

Palangkaraya diunggulkan dengan alasan utama jauh dari sumber bencana.Palangkaraya tidak berada pada lintasan ring of fire, tidak memiliki gunung api aktif, dan bukan daerah gempa. Sehingga, dapat dikatakan kota tersebut miskin ancaman kebencanaan, termasuk juga pengaruh kenaikan muka air laut, akibat pemanasan global. Kota ini merupakan hamparan tanah datar yang dinilai cocok dan ideal sebagai wilayah pengembangan dan penataan ruang.

Ibu kota Baru, Pusat Ekonomi Baru?

Jakarta sebagai ibu kota negara berperan sebagai pusat pemerintah sekaligus pusat ekonomi. Segala aktivitas ekonomi seperti bisnis, perbankan, investasi, dan pasar uang semua terpusat di Jakarta. Pertanyaan mengenai perpindahan  pusat ekonomi muncul seiring dengan adanya wacana dan kajian oleh pemerintah mengenai perpindahan ibu kota negara.

Arifin Rudiyanto (Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas) menyatakan “Jadi kita pertahankan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, tapi untuk pusat pemerintahan kita cari wilayah yang betul-betul memenuhi persyaratan secara lingkungan, geografi dan sebagainya.” Hal ini senada dengan apa yang diutarakan Bambang Brodjonegoro terkait perpindahan pusat ekonomi.

Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa yang dipindah hanya pusat pemerintahannya saja, sedangkan pusat ekonomi dan bisnis tetap berada di Jakarta. Lebih lanjut lagi ia menyatakan secara makro Pulau Jawa terlalu mendominasi perekonomian Indonesia yang terkonsentrasi di Jabodetabek atau Jakarta dan sekitarnya. “Kita perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa,” ujarnya. Ia mengatakan salah satu cara untuk mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa yaitu dengan memindahkan ibu kota negara. “Meskipun ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Jakarta, tapi Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat utama bisnis di Indonesia,” katanya.

Menurut Bambang, pemerintah berkeinginan mendiversifikasikan pusat pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa, sekaligus mengurangi beban Jakarta yang terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis. “Tugas kami hanya membuat kajian mengenai bagaimana cara dan alasan pemindahannya serta perencanaan wilayah ibu kota baru ini,” ujarnya.

 

(Fajar Ramadhon, Staf Divisi Kajian KOPI FEB Unpad)

 

 

Sumber:

Aini, Nur. Pemindahan Ibu Kota Kembali di Kaji, Apa Alasannya. Republika. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/07/oo1nvm382-pemindahan-ibu-kota-negara-kembali-dikaji-apa-alasannya. Diakses pada 11 April 2017

Anwika, Rizky. Bos Bappenas: Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis Jika Ibu Kota Pindah. Merdeka.https://www.merdeka.com/uang/bos-bappenas-jakarta-tetap-jadi-pusat-bisnis-jika-ibu-kota-pindah.html. Diakses pada 11 April 2017

Jati, Gentur. Mengingat Lagi Mimpi Soekarno Sulap Palanglaraya jadi ibu kota. CNN Indonesia. http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170410155733-92-206350/mengingat-lagi-mimpi-soekarno-sulap-palangkaraya-jadi-ibukota/. Diakses pada 11 April 2017

Manafe, Imanuel. Soal Wacana Pemindahan Ibukota, Tjahjo Sebut Pemerintahan Jokowo Fokus Pemerataan Pembangunan. Tribun News. http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/29/soal-wacana-pemindahan-ibukota-tjahjo-sebut-pemerintahan-jokowi-fokus-pemerataan-pembangunan. Diakses pada 11 April 2017

Maranda, Servio. Bappenas: Ekonomi Baru Tumbuh Jika Ibu Kota Pindah di Luar Jawa.Republika. https://m.tempo.co/read/news/2017/04/08/090863893/bappenas-ekonomi-baru-tumbuh-jika-ibu-kota-pindah-di-luar-jawa. Diakses pada 11 April 2017

Nursalikah, Ani. Istana Kaji Wacana Pemindahan Ibu Kota. Republika. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/04/07/oo1f4p366-istana-kaji-wacana-pemindahan-ibu-kota. Diakses pada 11 April 2017