Postur RAPBN 2018: Pemerintah (Masih) “Gali Lubang Tutup Lubang”

Presiden Joko Widodo mengumumkan anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 sebesar Rp2.204,3 triliun. Anggaran belanja tersebut diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sehingga bisa menciptakan keadilan dan perlindungan sosial. Sementara target penerimaan Rp1.878,4 triliun. Sehingga defisit Rp325,9 triliun atau 2,19% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan kata lain, pemerintah masih harus menarik utang baru untuk membayar bunga utang. Meskipun begitu, ini dianggap realistis dan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2018.

Dalam sidang paripurna DPR pada 16 Agustus lalu, Jokowi memaparkan asumsi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2018. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Jokowi menyebutkan targetnya sebesar 5,4%. Diiringi dengan inflasi yang diperkirakan akan tetap terjaga di level 3,5% yang didukung oleh perbaikan kapasitas produksi, stabilisasi harga, serta masih rendahnya harga komoditas global.

Nilai tukar rupiah diperkirakan sekitar Rp13.500 per dolar Amerika Serikat. Rata – rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan dalam RAPBN 2018 diperkirakan sekitar 5,3%. Menurut Jokowi, antisipasi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya pengendalian tingkat suku bunga tersebut.

Beralih ke migas, asumsi rata – rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan sebesar US$ 48 per barel. Adapun asumsi lifting minyak dan gas bumi selama 2018 mencapai 2 juta barel setara minyak per hari di mana lifting minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Menarik Utang untuk Utang.
Gali lubang tutup lubang masih menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Ini tergambar dari kondisi defisit keseimbangan primer pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Bila keseimbangan primer defisit, itu berarti pemerintah berutang untuk membayar bunga utang.

Dengan kata lain, keseimbangan primer ini menandakan bahwa pemerintah masih harus menarik utang baru untuk kembali membayar utang. Bila pemerintah ingin mengurangi defisit keseimbangan primer, maka defisit anggaran harus bisa dijaga pada level 1,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya kondisi sekarang lebih rendah. Munculnya defisit keseimbangan primer ketika defisit anggaran sudah lebih dari 1,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Berikut perkembangan defisit keseimbangan primer sejak 2012:
• Defisit keseimbangan primer 2012: Rp52,7 triliun
• Defisit keseimbangan primer 2013: Rp98,6 triliun
• Defisit keseimbangan primer 2014: Rp93,2 triliun
• Defisit keseimbangan primer 2015: Rp142,4 triliun
• Defisit keseimbangan primer 2016: Rp105,5 triliun
• Defisit keseimbangan primer 2017: Rp144,3 triliun (unaudite)
• Defisit keseimbangan primer 2018: Rp78,4 triliun (RAPBN)

Anggaran belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tercatat mencapai Rp2.204,3 triliun. Dari total tersebut, pemerintah harus menyisihkan untuk pembayaran bunga utang. Total bunga utang yang harus dibayar pada 2018 adalah Rp247,6 triliun. Pemerintah harus berkomitmen mengelola utang secara hati – hati. Dengan perbaikan peringkat utang diharapkan memberi dampak positif terhadap penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).Sejalan dengan perbaikan peringkat utang maka sekaligus bisa mengefisiensikan biaya bunga utang.

Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2018.
Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2018 di level 5,4%. Angka tersebut terbilang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,4% realistis untuk kondisi yang sekarang. Sebelumnya Presiden Jokowi menginginkan untuk pertumbuhan ekonomi tumbuh di level 6%.

Menurut Kepala Riset Reliance Sekuritas Robertus Yanuar Hardy, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi memang diperlukan pengeluaran dari pemerintah yang lebih tinggi. Sebab hal itu menjadi salah satu indikator perhitungan pertumbuhan ekonomi. “Salah satu komponen PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar adalah pengeluaran pemerintah. Jadi kalau mau naik 5,4% ya memang harus ditingkatkan,” tuturnya dilansir dari Detik.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemerintah sepakat bahwa tantangan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidaklah mudah dengan situasi geopolitik keamanan dan perekonomian global yang masih tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi harus terus didorong dan dijaga momentumnya, sehingga pergerakan sektor riil akan lebih kencang, lapangan kerja dapat makin banyak diciptakan, kemiskinan dapat terus diturunkan, dan kesenjangan dapat dikurangi.

Tuturnya, pemerintah juga terus waspada dalam mengelola risiko global maupun domestik yang akan dapat mengancam momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Periode 2014-2016, di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global, pelemahan harga komoditas, dan kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata – rata 5,0% per tahun, dan di semester I-2017 tumbuh sebesar 5,01%.

Target Penerimaan Pajak Meningkat.
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp1.415 triliun. Angka itu naik cukup 10,37% dari target tahun ini sebesar Rp1.282 triliun. Dunia pasar modal berharap pemerintah menetapkan kenaikan penerimaan pajak tersebut dengan bijak. Sebab dikhawatirkan jika penerimaan pajak dibebankan ke sektor korporasi akan menekan laju kinerja keuangan dari para emiten di pasar modal.

Rincian dari target penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) Rp852,9 triliun, yang meliputi PPh non migas Rp816,9 triliun dan PPh migas Rp35,9 triliun. Kemudian pajak pertambahan nilai (PPN) ditargetkan Rp535,3 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp17,3 triliun dan pajak lainnya Rp9,6 triliun. Di sisi lain, pemerintah mematok target penerimaan bea cukai yang juga tidak rendah. Bea masuk ditargetkan Rp35,7 triliun dan bea keluar sebesar Rp3 triliun, serta cukai yang sebesar Rp155,4 triliun.

Postur yang Seimbang.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambut baik asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Menurut dia, postur dalam RAPBN tersebut lebih seimbang. Dilansir dari Liputan 6, dia mengatakan “Saya menyambut baik yang disampaikan Presiden. Secara umum kalau dilihat prioritasnya dan postur anggaran, saya lihat ini postur yang sehat.”
Dalam RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4 %, inflasi 3,5 %, nilai tukar Rp13.500 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, suku bunga SPN 5,3 % dan harga minyak US$ 48 per barel.

Dianggap Terlalu Optimistis dan Ambisius.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memandang target penerimaan pajak dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2018 sangat optimistis.Hal tersebut juga sebagai pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai NasDem mengenai pentingnya penetapan target penerimaan perpajakan yang realistis, serta pandangan Fraksi Partai Gerindra tentang target penerimaan Perpajakan yang dianggap terlalu optimis, yaitu sebesar Rp1.282 triliun.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menggarisbawahi target tersebut tergolong ambisius. Pasalnya, beberapa indikator perekonomian masih menunjukkan tren yang menurun. Konsumsi masyarakat sebagai pembentuk 56% roda ekonomi mengalami pelemahan jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan dibawah 5% per semester I 2017. Kinerja sektor industri pengolahan juga tengah lesu dengan pertumbuhan sebesar 3,5% pada kuartal II. Sektor perdagangan pun mengalami penurunan penjualan ritel, sehingga hanya tumbuh 3,78% di kuartal ke II atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya.

Dilansir dari Tempo, Bhima mengatakan “Sementara itu inflasi ditarget sebesar 3,5% pada 2018. Target ini lebih rendah dibanding APBN Perubahan 2017. Target inflasi sangat mungkin mencapai 3,5%, apabila pengendalian harga bahan pangan bisa lebih dioptimalkan. Namun, tekanan inflasi dari sisi harga yang diatur pemerintah (administered price) tetap perlu dicermati karena proyeksi harga minyak dunia memiliki kecenderungan naik di atas US$50 per barel pada awal tahun depan.”

Asumsi makro ekonomi lainnya yang perlu dicermati adalah nilai tukar rupiah ditargetkan sebesar Rp13.500 per dolar AS. Angka tersebut sangat rentan mengalami perubahan melihat faktor eksternal seperti kenaikan Fed rate, penyesuaian balance sheet bank sentral AS, serta kondisi geopolitik yang kurang stabil seperti meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea akan memberikan sentimen negatif terhadap kurs rupiah di tahun depan.

Berkaitan dengan target penerimaan pajak, sebaiknya pemerintah sedikit berhati – hati karena tahun 2018 tidak ada penerimaan ekstra, seperti tax amnesty.”Jika hanya mengandalkan keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEOI) pada tahun depan, rasanya masih cukup sulit karena prosesnya memakan waktu yang lama,” ungkap Bhima.

Mulai dari penyidikan hingga penarikan potensi pajak melalui AEOI setidaknya butuh waktu 3-5 tahun. Apabila target pajak dinaikkan terlalu tinggi, ancaman terjadinya shortfall cukup besar. Oleh karena itu dalam menyusun target penerimaan pajak, pemerintah diharapkan lebih hati – hati agar desain anggaran tetap kredibel. Lebih lanjut Bhima berpendapat pertumbuhan belanja pemerintah yang kecil lebih disebabkan oleh pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp5,3 triliun dibandingkan 2017. Artinya, pemerintah daerah harus bersiap menghadapi penurunan jumlah anggaran yang diterima pada tahun depan. Gelombang pemangkasan anggaran daerah juga diproyeksi masih akan berlanjut sampai akhir 2018 untuk menekan defisit anggaran.

Di sisi lain, defisit anggaran untuk 2018 ditarget sebesar 2,19% atau sebesar Rp325,9 triliun. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan APBN-P 2017 sebesar 2,92% dan outlook APBN-P 2017 yang sebesar 2,67%. Namun, target utang pemerintah masih rentan dikoreksi karena 2018 pemerintah harus membayar utang jatuh tempo sebesar Rp315,1 triliun yang komposisinya terdiri dari 77,6% berbentuk surat utang dan 22,3% berbentuk pinjaman bilateral/multilateral.

Terdapat dua skenario yang akan dilakukan pemerintah, pertama adalah meningkatkan jumlah utang saat pembahasan APBN 2018 dengan DPR. Kedua, menambah utang di semester kedua melalui pembahasan APBN Perubahan 2018.

Target dan sasaran untuk tahun 2018 telah ditentukan oleh pemerintah. Defisit anggaran pun tak dapat dihindari. Kembali, gali lubang dan tutup lubang nampaknya menjadi budaya agar roda ekonomi terus bergerak di negeri ini. Meski begitu, rasa percaya diri tetap hinggap dalam pemerintahan Jokowi. Target penerimaan pajak yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari awal tahun 2017 menjadi bukti keoptimisan pemerintah.

Namun, rasa percaya diri itu dianggap berlebihan bagi sebagian pihak. Beberapa target dan sasaran dianggap tidak selaras dengan fakta yang terjadi di lapanagan. Tak hanya pemerintah, kerja keras dari berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan untuk membuat roda ekonomi berputar ke arah yang lebih baik.

(Fajar Ramadhon, Staf Divisi Kajian KOPI FEB Unpad)

Sumber
Agustinus, Michael. DPR Kritisi Target Penerimaan Negara Rp 1.878 Triliun. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3613267/dpr-kritisi-target-penerimaan-negara-rp-1878-triliun. Diakses pada 7 September 2017
Deny, Septian. BI: Postur RAPBN 2018 Lebih Sehat. Liputan 6 http://bisnis.liputan6.com/read/3060678/bi-postur-rapbn-2018-lebih-sehat. Diakses pada 7 September 2017
Deny, Septian. Defisit Anggaran dalam RAPBN 2018 Capai Rp 325,9 Triliun. Liputan 6. http://bisnis.liputan6.com/read/3060411/defisit-anggaran-dalam-rapbn-2018-capai-rp-3259-triliun.
Jefriando, Maikel.Pemerintah Jokowi Harus Bayar Bunga Utang Rp 247 Triliun di 2018. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3602420/pemerintah-jokowi-harus-bayar-bunga-utang-rp-247-triliun-di-2018. Diakses pada 7 September 2017
Kusuma, Hendra. Di Depan DPR, Sri Mulyani Jelaskan Alasan Gali Lubang Tutup Lubang. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3623383/di-depan-dpr-sri-mulyani-jelaskan-alasan-gali-lubang-tutup-lubang. Diakses pada 7 September 2017
Kusuma, Hendra. Jokowi Masih Gali Lubang Tutup Lubang Tahun Depan. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3602266/jokowi-masih-gali-lubang-tutup-lubang-tahun-depan. Diakses pada 7 September 2017
Kusuma, Hendra. Kata Sri Mulyani Soal Pemerintah Masih Gali Lubang Tutup Lubang. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3602878/kata-sri-mulyani-soal-pemerintah-masih-gali-lubang-tutup-lubang. Diakses pada 7 September 2017
Kusuma, Hendra.Pemerintah Masih Gali Lubang Tutup Lubang, Tapi Tak Separah. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3608360/pemerintah-masih-gali-lubang-tutup-lubang-tapi-tak-separah-dulu. Diakses pada 7 September 2017
Kusuma, Hendra. Sri Mulyani: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% Tak Terlalu Ambisius. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3602903/sri-mulyani-target-pertumbuhan-ekonomi-54-tak-terlalu-ambisius. Diakses pada 7 September 2017
Sawitri, Angelina. Ini Asumsi Makro RAPBN 2018 yang Dipaparkan Jokowi di DPR. Tempo. https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/08/16/087900524/ini-asumsi-makro-rapbn-2018-yang-dipaparkan-jokowi-di-dpr. Diakses pada 8 September 2017
Sugianto, Danang.Target Setoran Naik, Ditjen Pajak Jangan Sampai Bebani Korporasi. Detik. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3602670/target-setoran-naik-ditjen-pajak-jangan-sampai-bebani-korporasi. Diakses pada 7 September 2017
Sugianto, Danang. Jokowi Patok Ekonomi Tumbuh 5,4% di 2018, Ini Respons Investor. Detik.https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3602596/jokowi-patok-ekonomi-tumbuh-54-di-2018-ini-respons-investor. Diakses pada 7 September 2017