Populisme, Suatu Kesenangan Semu

Nuansa politik 2014 semakin terasa. Berbagai partai politik berebut tokoh yang sedang mencari tempat untuk tempat berlabuh. Di berbagai daerah, pemilihan gubernur dan atau walikota sedang marak, ditandai dengan spanduk, baliho, dan billboard kampanye yang banyak bertebaran di seluruh penjuru, tak terkecuali di kota kembang kita tercinta ini. Delapan pasangan calon walikota turut mewarnai semarak pesta demokrasi negara.

Dari tahun ke tahun, ajang pemilu selalu menjadi momentum yang sarat oleh kepentingan berbagai pihak. Berbagai cara dilakukan untuk mendulang suara, entah itu janji-janji manis, kunjungan blusukan ke pelosok-pelosok, ataupun pengusungan kandidat tokoh populer—yang seringkali tokoh tersebut bukanlah kader dari partai politik pengusungnya sendiri. Setelah terpilih, seakan tidak ingin kehilangan simpati rakyat, calon terpilih serta merta membuat kebijakan populis, yaitu kebijakan yang disukai, diinginkan, dan populer di mata mayoritas. Memang, suatu kekuatan politik yang populis terbukti ampuh dan tampil sukses berdiri tegak di antara lawan-lawan politiknya. Politik yang populis mampu menarik massa dan mendapat kekuasaan, terlepas akan nilai etis dan kebenaran perhitungan akan kebijakan populis tersebut.

Menurut etimologi, populisme berasal dari bahasa latin yaitu populi atau rakyat. Dalam arti luas, populisme adalah upaya mendulang suara untuk meraih suara. Karena itu, populis perlu memiliki pencitraan, sehingga dimanfaatkanlah perasaan dan prejudis rakyat. Populis menawarkan solusi yang disenangi oleh masyarakat, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi pada kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi dalam jangka panjang.

Populisme sulit lepas terutama pada negara dengan tingkat ekonomi dan pendidikan rakyatnya yang kurang memadai. Berdasarkan sensus, 60% masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan setara SD ke bawah pada tahun 2000, dan hanya turun sebesar 2% menjadi 58% pada tahun 2010, dengan pendidikan setara sarjana sebesar 5%. Maka jelas fenomena populisme disukai oleh rakyat Indonesia. Sedangkan pada negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi, masyarakatnya cenderung skeptis, sehingga ketika ada ide populis digelontorkan, masyarakat tidak akan serta merta menerimanya begitu saja. Masyarakat akan menganalisa dan menghitung janji-janji populis yang dikampanyekan.

Tidak hanya dari tingkat ekonomi dan pendidikan, populisme laris pada kondisi negara yang kecewa dengan pemerintahan sekarang yang dianggap gagal. Kritik atas kegagalan pemerintah turut serta melariskan populisme. Populis menciptakan karakter musuh untuk rakyat dan menciptakan karakter pahlawan bagi mereka sendiri.

Fenomena populisme tidak dapat lepas dari demokrasi, karena demokrasi-lah yang menjadi sarana para populis untuk menyuarakan idenya; demokrasi adalah ajang kebebasan berpendapat. Namun populisme sendiri dapat membunuh demokrasi, karena populisme menghasilkan kultus dan kepemimpinan yang bersifat kharismatik. Ketika pemimpin telah mengambil hati rakyat, maka meskipun pemimpin membuat kebijakan yang merugikan, rakyat seolah membenarkan dengan mudah mengenai kejadian tersebut. Bahkan rakyat menjadi tidak peduli jika pemimpin mengambil jalan diktator. Ketika populis menjadi kebablasan, maka demokrasi akan hilang dan dapat berubah menjadi fasis, seperti Jerman saat era kepemimpinan Hitler, Mussolini di Italia, atau Chavez di Venezuela.
Berbagai efek populisme sebenarnya membunuh masyarakat itu sendiri. Masyarakat menjadi tidak pintar, tidak dapat memilah dengan baik antara apa yang diperlukan dengan yang diinginkan. Masyarakat pun mulai memiliki mental yang manja karena segala keinginan selalu dipenuhi oleh pemerintah tanpa memperhatikan realita yang ada. Realita ditutup begitu saja dengan populisme tanpa adanya penyelesaian yang solutif.

Karena cara kerja populisme adalah dengan melalui perasaan masyarakat, sepatutnya kita harus dapat membedakan antara “keinginan” dan “kebutuhan”. Keinginan rakyat adalah harga-harga murah, sedangkan kebutuhan negara adalah menjaga dana APBN agar tidak selalu terlilit hutang. Dengan tidak mencabut subsidi BBM, harga-harga memang murah—pada awalnya—seiring waktu, hutang negara akan makin membesar dan hal ini dapat menjadi bom waktu. Jika tidak segera diselesaikan, dapat diprediksi dengan mudah bahwa akan terjadi inflasi besar-besaran.

Sejatinya, kita perlu menjadi individu yang bijak dalam menyikapi fenomena populisme. Harus dapat kita bedakan antara “keinginan” dan “kebutuhan”. Pemerataan pendidikan perlu lebih ditingkatkan dan diratakan, karena seringkali yang menjadi sasaran populisme ini adalah kalangan menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan kurang yang menjadi mayoritas di negeri ini meskipun memang cara ini cukup memakan waktu.

 

By : Farha R. Fikria

 

66 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*