BPM SAYANG, BPM HILANG

Dari sisi publikasi, BPM kita nampaknya memang introvert. Tercatat hanya terdapat 13 postingan, 9 diantaranya….” (paragraf 7)

Mendapatkan informasi publik menjadi hal yang melekat bagi setiap orang. Sejak reformasi dimulai, keterbukaan informasi menjadi suatu hal yang terus dikumandangkan.

Sebagai contoh, kewajiban badan publik untuk memberikan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Dalam peraturan tersebut tercantum kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.

Peraturan diatas bertujuan untuk menjamin tata kelola badan publik yang baik: yang mensyaratkan akuntabilitas dan transparasi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam lingkup FEB Unpad, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) merupakan badan publik yang menjadi Badan Kelengkapan Keluarga Mahasiswa FEB Unpad, bersama dengan BEM dan UKMF (BSO). Setiap lembaga memegang peranan dan otoritasnya masing-masing.

BEM Kema FEB Unpad menjalankan fungsi eksekutif di lingkungan Kema FEB Unpad, BPM menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif, dan BSO memiliki kewenangannya sendiri yang diatur oleh aturan lebih lanjut. Dari ketiga lembaga yang memegang otoritas ini, performa BPM dirasa patut untuk kita sorot. Alasannya konkret: ketidakterbukaan program bahkan eksistensi dari BPM itu sendiri.

Hingga ujung periode kepengurusan, eksistensi BPM sebagai badan deliberatif belum juga nampak. Alih-alih menjadi badan deliberatif bahkan badan pengawasan saja tidak kami (Kopi FEB Unpad) rasakan sebagai BSO, padahal pengawasan merupakan tugas yang mendasari adanya BPM.

Dari sisi publikasi, BPM kita nampaknya memang introvert. Tercatat hanya terdapat 13 postingan, 9 diantaranya hanya berupa countdown dari Open Recruitment dan Sidang Awal Tahun. Sedikit berbeda ketika dibandingkan dengan Eksistensi BPM di tahun sebelumnya yang telah setidaknya menerbitkan 74 konten yang terdiri dari kunjungan, advokasi, dan lain sebagainya.

Memang perbandingan di atas belum tentu apple-to-apple, tetapi publikasi merupakan gerbang pertama dari pelaksanaan suatu program.

Perihal fungsi advokasi, BPM belum menempatkan taringnya. Advokasi Warga Kema FEB Unpad seharusnya menjadi medium kolaboratif antara BEM dan BPM dalam menjawab permasalahan akademik maupun hal-hal yang menyangkut kesejahteraan Mahasiswa FEB. Bukankah sebaiknya BEM dan BPM berkoordinasi dalam pembagian ranah tersebut?

Pada Pasal 15 Ayat (4) disebutkan bahwa BPM berwenang untuk merancang peraturan Kema FEB Unpad, tetapi hingga editorial ini diturunkan Sidang Tengah Tahun yang membahas UU Pemilu serta mekanisme kerjanya belum juga dilakukan, sedikit miris ketika BSO dan Hima jurusan justru sudah lebih dulu memulai mekanisme regenerasi kepengurusannya.

Meski begitu, mari mencoba memahami situasi yang terjadi di tubuh BPM: kurangnya minat seta wawasan tentang urgensi menjadi anggota BPM. Mungkin inilah yang melatarbelakangi performa BPM tahun ini. Satu tahun yang lalu, KPU bahkan hanya menerima dua pengembalian berkas dari BPM, dilanjutkan dengan masa Pengisian Kekosongan Anggota (PKA) yang hanya diisi oleh enam orang mahasiswa. Silahkan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Mirisnya lagi rendahnya atensi terhadap Pemilu di FEB ini tidak hanya terjadi di tubuh BPM, melainkan juga BEM. Dalam dua tahun terakhir, Pemilihan Calon Ketua/Wakil Ketua BEM hanya diisi oleh satu paslon. Sebetulnya sah-sah saja jika kita bicara mengenai regulasi dan keabsahan satu paslon, namun pendidikan demokrasi di linkup FEB Unpad perlahan mulai kehilangan arwahnya.

Padahal proses pendidikan di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu dan memberi alat pada mahasiswa untuk mempersiapkan diri di masa depan. Mahasiswa perlu alat untuk mengorganisir dan membuat sistem upaya-upaya untuk mendidik diri sendiri. Alat itu adalah Lembaga Kemahasiswaan.

Lembaga Kemahasiswaan muncul karena adanya kebutuhan untuk menjamin efektivitas dan efesiensi upaya-upaya dalam mendidik diri sendiri. Jika diibaratkan seperti sebuah negara, BPM tak ubahnya seperti DPR (mengawasi BEM yang notabenenya penggerak roda pemerintahan).

Oleh sebab itu, kami merekomendasikan untuk sesegera mungkin melaksanakan Kongres Kema FEB Unpad. Lembaga legislatif mempunyai wewenang untuk mengawasi lembaga eksekutif dari konsituen. Serta BPM dapat dimintai pertanggungjawabannya ketika kongres. Bukankah konsituen disini adalah seluruh Mahasiswa Aktif FEB?

Melaksanakan evaluasi badan kelengkapan dalam hal ini BPMdan BEm bertanggung jawab kepada konsituen merupakan jalan tengah yang dapat kami tawarkan. Kecuali, terdapat kepastian kinerja kedepannya dan eksistensi dari badan kelengkapan itu sendiri. Lewat hal ini setidaknya kita masih bisa mempercayakan “kekuasaan mengawasi” kepada BPM.

Pada akhirnya tulisan ini dibuat sebagai bentuk kepedulian kami terhadap jalannya Badan Kelengkapan Kema FEB Unpad. Hal-hal yang dirasa tidak mengenakkan terpaksa harus kami sampaikan demi kaderisasi badan kelengkapan yng lebih baikkedepannya. Disamping itu, menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan merupakan hak kami sebagai Kema FEB maupun sebagai pers yang tertulis dalam AD/ART. [MIF]